Konflik KPK-POLRI yang
Menang Koruptor??
Jika pertanyaan
tersebut ditanyakan oleh masyarakat maka jawabannya akan tertuju kepada Polisi.
Mengapa? Sebab, Kepolisiaan memiliki amunisi yang lebih kuat ketimbang KPK.
Atau jika pertanyaan yang sama kembali ditanyakan kepada aktivis LSM dan atau
pegiat kebangsaan, maka akan dijawab yang menang pasti “KPK”. Mengapa satu
pertanyaan yang sama bisa menimbulkan jawaban yang berbeda-beda?
Hal ini tentu saja berangkat dari bagaimana seorang individu
memandang sebuah peristiwa atau fenomena berdasar atas pengalaman dan
pengetahuan yang dimilikinya. Namun, jika pertanyaan itu dijawab oleh mereka
yang mengetahui agenda apa dibalik kisruh KPK-Polri ini—maka akan dijawab konflik
ini akan dimenangkan “Koruptor”.
Kenapa begitu? Sebab, kelompok atau individu yang sangat
berkepentingan untuk melemahkan sekaligus mengerdilkan peranan dua institusi
penegak hukum adalah koruptor. Dengan adanya konflik ini, kasus-kasus dan
perkara yang sedang dan atau akan diperiksa setidaknya akan berjalan secara
pincang.
Sebab, rakyat akan melihat jika kedua institusi ini bermasalah dan
tidak ada yang benar. Menurut hemat penulis, kasus Simulator SIM dimana sudah
dijadikannya Irjen. Djoko Soesilo sebagai tersangka oleh KPK -- hanyalah
sebagai sebuah percikan dibalik strategi massif untuk melemahkan kedua
institusi tersebut. Para bandar sedang memainkan isu ini agar rakyat menilai
jika KPK bermasalah dan Kepolisiaan apalagi—lebih bermasalah. Maka itu tidak
pantas dipercaya dan diberi harapan dalam agenda pemberantasan korupsi.
Karena itu, konflik ini hanya membuahkan kegembiraan bagi
para terpidana korupsi sekaligus kesempatan untuk mengkonsolidasikan berbagai
kekuataan para koruptor untuk menggiatkan usaha pelemahan dan pengkerdilan KPK-Polri. Sebab, jika KPK-Polri
lemah, hukum akan mudah diatur oleh koruptor. Rakyat akan lupa dengan
kasus-kasus besar yang sedang diselidiki atau diproses baik itu di KPK maupun
Polri.
Akhirnya, para koruptor yang punya kasus di KPK akan segera aman bahkan
yang lebih menakutkan ketika kasusnya diputihkan karena merasa KPK-Polri
sebagai institusi negara bermasalah.
Nah, kembali kepada konteks perang kepentingan dan mobilisasi
sumber daya untuk mengerdilkan KPK-Polri. Rakyat tanpa sengaja diadu agar
menjadi penonton yang baik agar mengetahui jika KPK-Polri juga tidak suci-suci
amat. Rakyat diharapkan menyimpulkan jika kedua-dua nya sama-sama bersandiwara
karena toh ujung-ujungnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi.
Padahal, Ketua KPK Abraham Samad dengan lantang mengatakan jika
setiap warga negara kedudukannya dimata
hukum sama, maka siapapun yang bersoal dalam hukum, mesti ditangkap. Karena
itu, Bagi Abraham siapapun orangnya yang dianggap merugikan keuangan negara
alias korupsi harus diperiksa dan diadili. Termasuk Djoko Susilo, perwira
tinggi Polri yang dijadikan tersangka pengadaan Simulator SIM mabes Polri.
Maka dari itu rakyat mesti berhati-hati dalam menyikapi
konflik KPK-Polri ini. Ada upaya sistematis sejak zaman Antasari Azhar hingga
Abraham Samad untuk melemahkan KPK dengan cara mengadu domba terutama sekali
dengan Kepolisiaan. Sebab, banyak orang atau elit bangsa yang terusik dengan
keberanian dan kewenangan KPK memeriksa sekaligus menahan individu yang
dicurigai korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari sinilah kemudian
dimunculkan ide untuk melemahkan Polri dan mengerdilkan KPK agar para koruptor
itu aman dari ancaman dan penahanan KPK.
Jadi, membaca konflik KPK=Polri ini tidak melulu kepada
tuntutan untuk membubarkan KPK atau mendemo mabes polri. Harus juga dibaca
teori konspirasi tingkat dewa agar tidak salah membaca peta persoalan yang
sebenarnya. KPK-Polri sama-sama penting mengingat kedua institusi ini strategis
dalam agenda pemberantasan korupsi. Jadi mesti mensikapi dengan secara bijak
agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan sesuai dengan cita kita
bersama. Save KPK, Save Polri, Save NKRI...
Jakarta, 6 Oktober 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar