[JAKARTA] Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB
HMI) menegaskan akan tetap melanjutkan aksi mereka menolak agresi
militer Israel ke Palestina. Hal itu dilakukan meski dalam aksi
sebelumnya, pada Rabu (21/11), 12 orang termasuk ketua umum Noer
Fajrieansyah (29) menjadi korban pemukulan dan sempat diamankan Polda
Metro Jaya.
"Kita tetap turun ke jalan dengan seluruh anggota HMI di Indonesia sebagai upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina," kata Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi PB HMI, Nurendra Bagas dalam konferensi pers di kantor sekretariat PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Dikatakan Nurendra, penangkapan terhadap Ketua Umum PB HMI dan 11 orang anggotanya dianggap sudah selesai. Dikatakan aksi tersebut karena adanya penyusup yang memprovokasi sehingga memancing pihak kepolisian bertindak represif.
"Kejadian itu di luar dugaan karena situasinya saat itu tidak steril. Ada pihak yang coba provokasi teman-teman di jalan, sehingga terjadilah chaos. Namun, kami harus tetap mengawal isu Palestina agar segera diselesaikan,"
Dikatakan Nurendra, pada Senin (26/11) mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam, dan nasionalis untuk aksi kembali. Diperkirakan, sekitar 1.000 orang aliansi ini akan turut serta dalam aksi tersebut. Untuk mencegah terjadinya chaos saat aksi nanti, PB HMI telah menginstruksikan kepada para kader untuk tidak terpancing provokasi dari pihak manapun.
"Aksi kami akan terus dilakukan. Kami sudah mengintruksikan agar berjalan secara damai untuk dapat menyelesaikan konflik dan agar massa yang ikut aksi tidak terpancing kelompok-kelompok lain," tegas Nurendra.
Dikatakan Nurendra, pihaknya berupaya untuk tidak terpancing dan terjebak dalam konflik soal penangkapan peserta aksi. Pasalnya, jika terjebak dalam hal penangkapan, tujuan aksi justru menjadi kabur. Ditegaskan Nurendra, pihaknya akan terus mendesak agar pemerintah tidak hanya mengeluarkan statemen prihatin dan mengecam, tanpa tindakan nyata.
"Saya kira pemerintah tidak cukup hanya secara lisan tapi harus ada tindakan kongkret yang mampu menyelesaikan konflik di timur tengah," katanya.
Langkah nyata dari pemerintah ini perlu dilakukan, karena sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD), pemerintah harus proaktif menyelesaikan konflik, menghapus segala bentuk penjajahan dan menciptakan perdamaian dunia. Salah satu tindakan nyata yang bisa dilakukan, menurut Nurendra adalah dengan mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui negara Palestina.
"Apa yang akan kami sampaikan adalah sebagai pemerintah yang punya amanat UUD, kita perlu proaktif dalam menyelesaikan krisis ini. Termasuk proaktid di kawasan ASEAN sampai PBB untuk mendorong memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara yang berdaualat. Itu merupakan langkah kongkrit agar mampu menyelesaikan krisis di Timur Tengah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Jabodetabeka dan Banten PB HMI, Rudi Gani menuturkan, bentrok antara massa HMI dan petugas kepolisian dalam aksi pada Rabu (21/11) itu bermula dari tidak diakomodirnya keinginan mereka meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan statement yang tegas dan langkah nyata dalam menyelesaikan konflik di Palestina.
"Saya negosiasi dengan staf Kemenlu, pada saat proses berjalan timbullah statemen yang membuat peserta aksi merasa dihina dan dilecehkan. Staf menyatakan, buat apa bertemu HMI, toh kita sudah menyampaikan bahwa kami menolak agresi militer. Apakah teman-teman HMI ini tidak mengikuti pemberitaan," katanya.
Menurut Rudi kalimat tersebut dianggap sikap yang defensif dari Kemenlu untuk tidak mengakomodir keinginan peserta aksi. Hal ini menjadi pemicu bentrokan yang terjadi dengan aparat keamanan. Puncaknya terjadi saat pihaknya mencoba untuk kembali mengarah ke markas HMI di Cilosari, Cikini, namun digiring oleh pihak kepolisian ke depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
"Kami meminta negosiasi tapi kami justru dianggap ekstrimis dan mengancam simbol negara, dan terjadilah perusakan barang-barang kami seperti mobil sound. Bahkan warga lain yang tidak terlibat seperti sopir mobil sound menjadi korban pemukulan," tuturnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menyebut 12 orang dari HMI yang diamankan lantaran sempat rusuh dan membuat keributan di depan Kedubes AS.[F-5]
http://www.suarapembaruan.com/home/12-orang-diamankan-polisi-pb-hmi-akan-kembali-turun-aksi/27226
"Kita tetap turun ke jalan dengan seluruh anggota HMI di Indonesia sebagai upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina," kata Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi PB HMI, Nurendra Bagas dalam konferensi pers di kantor sekretariat PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Dikatakan Nurendra, penangkapan terhadap Ketua Umum PB HMI dan 11 orang anggotanya dianggap sudah selesai. Dikatakan aksi tersebut karena adanya penyusup yang memprovokasi sehingga memancing pihak kepolisian bertindak represif.
"Kejadian itu di luar dugaan karena situasinya saat itu tidak steril. Ada pihak yang coba provokasi teman-teman di jalan, sehingga terjadilah chaos. Namun, kami harus tetap mengawal isu Palestina agar segera diselesaikan,"
Dikatakan Nurendra, pada Senin (26/11) mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam, dan nasionalis untuk aksi kembali. Diperkirakan, sekitar 1.000 orang aliansi ini akan turut serta dalam aksi tersebut. Untuk mencegah terjadinya chaos saat aksi nanti, PB HMI telah menginstruksikan kepada para kader untuk tidak terpancing provokasi dari pihak manapun.
"Aksi kami akan terus dilakukan. Kami sudah mengintruksikan agar berjalan secara damai untuk dapat menyelesaikan konflik dan agar massa yang ikut aksi tidak terpancing kelompok-kelompok lain," tegas Nurendra.
Dikatakan Nurendra, pihaknya berupaya untuk tidak terpancing dan terjebak dalam konflik soal penangkapan peserta aksi. Pasalnya, jika terjebak dalam hal penangkapan, tujuan aksi justru menjadi kabur. Ditegaskan Nurendra, pihaknya akan terus mendesak agar pemerintah tidak hanya mengeluarkan statemen prihatin dan mengecam, tanpa tindakan nyata.
"Saya kira pemerintah tidak cukup hanya secara lisan tapi harus ada tindakan kongkret yang mampu menyelesaikan konflik di timur tengah," katanya.
Langkah nyata dari pemerintah ini perlu dilakukan, karena sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD), pemerintah harus proaktif menyelesaikan konflik, menghapus segala bentuk penjajahan dan menciptakan perdamaian dunia. Salah satu tindakan nyata yang bisa dilakukan, menurut Nurendra adalah dengan mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui negara Palestina.
"Apa yang akan kami sampaikan adalah sebagai pemerintah yang punya amanat UUD, kita perlu proaktif dalam menyelesaikan krisis ini. Termasuk proaktid di kawasan ASEAN sampai PBB untuk mendorong memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara yang berdaualat. Itu merupakan langkah kongkrit agar mampu menyelesaikan krisis di Timur Tengah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Jabodetabeka dan Banten PB HMI, Rudi Gani menuturkan, bentrok antara massa HMI dan petugas kepolisian dalam aksi pada Rabu (21/11) itu bermula dari tidak diakomodirnya keinginan mereka meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan statement yang tegas dan langkah nyata dalam menyelesaikan konflik di Palestina.
"Saya negosiasi dengan staf Kemenlu, pada saat proses berjalan timbullah statemen yang membuat peserta aksi merasa dihina dan dilecehkan. Staf menyatakan, buat apa bertemu HMI, toh kita sudah menyampaikan bahwa kami menolak agresi militer. Apakah teman-teman HMI ini tidak mengikuti pemberitaan," katanya.
Menurut Rudi kalimat tersebut dianggap sikap yang defensif dari Kemenlu untuk tidak mengakomodir keinginan peserta aksi. Hal ini menjadi pemicu bentrokan yang terjadi dengan aparat keamanan. Puncaknya terjadi saat pihaknya mencoba untuk kembali mengarah ke markas HMI di Cilosari, Cikini, namun digiring oleh pihak kepolisian ke depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
"Kami meminta negosiasi tapi kami justru dianggap ekstrimis dan mengancam simbol negara, dan terjadilah perusakan barang-barang kami seperti mobil sound. Bahkan warga lain yang tidak terlibat seperti sopir mobil sound menjadi korban pemukulan," tuturnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menyebut 12 orang dari HMI yang diamankan lantaran sempat rusuh dan membuat keributan di depan Kedubes AS.[F-5]
http://www.suarapembaruan.com/home/12-orang-diamankan-polisi-pb-hmi-akan-kembali-turun-aksi/27226
Tidak ada komentar:
Posting Komentar