Miris rasanya melihat
perpolitikan Banten dewasa ini. Propinsi yang terletak di pinggir
Jakarta, terlihat seolah menjauh dari peradaban. Padahal, secara
ekonomi-politik, Banten seharusnya menjadi daerah maju, berkembang dan
secara politik modern. Sayangnya, harapan itu kandas diterpa angin
kerakusan kekuasaan sekelompok orang.
HAL itu dikemukakan Rudy Gani, Ketua Umum Badko HMI Jabotabek-Banten dalam siaran pers yang diterima Monitor Indonesia, Senin (20/6/2011). Menurutnya, Banten mulai ‘menua dan manula’ ketika gaya politik dinasti kian menancap ditubuh kekuasaan hari ini. Visi dan misi membangun daerah tak kuasa dilakukan karena proses nepotisme yang begitu tinggi di dalam penentuan struktur kekuasaan maupun birokrasi, baik di tingkat I dan II. Parahnya, kondisi ini didiamkan seolah tak bermasalah.
‘’Demokrasi memang memberikan kesempatan kepada semua pihak, kelompok dan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kontestasinya. Termasuk keluarga dari pejabat yang berkuasa. Namun, dari konteks ini dapat terjadi ‘pengemplangan demokrasi’ apabila ternyata, hampir semua kontestasi politik dimenangkan oleh dinasti keluarga tertentu yang dalam prosesnya diduga syarat politik uang, intimidasi, kecurangan sistematis dan sogokan,’’ papar Rudy.
Gaya politik inilah, katanya, yang membuat Banten kerdil secara politik. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan yang seharusnya berjalan secara demokratis dan berkualitas, justru mandek tak berdaya akibat tersumbat dinasti dari keluarga penguasa di Banten. Model inikah yang membuat Banten maju?
‘’Pertanyaan besar itu kini dialamatkan pada Pilkada 2011 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Rakyat Banten, yang kebanyakan tinggal di perkampungan dan daerah-daerah terbelakang setidaknya harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki nasibnya selama lima tahun mendatang,’’ ujarnya.
Karenanya, masih dalam siaran pers-nya, Rudy berharap, pilkada harus menjadi ajang meremajakan demokrasi Banten. Kaum yang ‘waras’ dan ingin memajukan Banten harus bersatu mengumpulkan segenap kekuatan, terutama untuk mengawal proses pilkada yang kerap ditunggangi kepentingan penguasa.
‘’Kita berharap, KPU Banten sebagai pelaksana pesta politik di Banten harus melakukan sosialisasi yang terus menerus tanpa ada diskriminasi terhadap daerah tertentu. Sosialisasi tidak mesti di daerah yang dianggap lumbung suara kandidat tertentu saja, sehingga daerah lain tak tahu menahu tentang pilkada,’’ katanya.
Sikap diskriminasi seperti ini tentu saja terjadi di beberapa daerah di Banten, terutama di daerah Tangsel beberapa waktu lalu. Daerah yang dianggap lumbung suara kandidat tertentu terus didatangi untuk sosialisasi, ,mulai dari tahapan pertama hingga kelancaran logistik pemilu.
Sedangkan, daerah yang dianggap lumbung suara lawan—justru kebalikannya, kering sosialisasi dan informasi seputar pilwalkot.
‘’Tentu saja, contoh diatas menjadi salah satu rangkaian dari dugaan praktik kotor yang ‘dapat saja’ dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Praktik itu harus dihindari sehingga pilkada yang menghabiskan uang rakyat, dapat berjalan secara demokratis dan adil. Tidak menghasilkan pemimpin yang curang dan memusuhi demokrasi demi kemajuan Banten,’’ jelasnya.
Agar pilkada berhasil membebaskan Banten dari hegemoni kekerdilan praktik politik yang dikuasai oleh penguasa saat ini, seluruh elemen masyarakat harus mengawal pilkada secara kritis. Pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Panwaslu, serta aparatur daerah, baik di tingkat propinisi, kabupaten dan kota, harus tetap memainkan perannya sesuai dengan tugas dan janjinya sebagai pengabdi masyarakat, bukan gubernur, bupati maupun walikota.
Netralitas birokrasi juga menjadi bagian penting dari upaya bersama meremajakan demokrasi Banten. Birokrasi harus disegarkan dari praktik mafia anggaran yang takut bila rezim berganti dari yang ada saat ini. Oleh karena itu, dalam pilkada ini kita dapat melihat, mana birokrat yang tulus bekerja untuk rakyat Banten dan mana birokrat yang bekerja demi atasan dan penguasa.
http://arsip.monitorindonesia.com/2011/06/20/dicari-gubernur-yang-tulus-bekerja-untuk-banten/
HAL itu dikemukakan Rudy Gani, Ketua Umum Badko HMI Jabotabek-Banten dalam siaran pers yang diterima Monitor Indonesia, Senin (20/6/2011). Menurutnya, Banten mulai ‘menua dan manula’ ketika gaya politik dinasti kian menancap ditubuh kekuasaan hari ini. Visi dan misi membangun daerah tak kuasa dilakukan karena proses nepotisme yang begitu tinggi di dalam penentuan struktur kekuasaan maupun birokrasi, baik di tingkat I dan II. Parahnya, kondisi ini didiamkan seolah tak bermasalah.
‘’Demokrasi memang memberikan kesempatan kepada semua pihak, kelompok dan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kontestasinya. Termasuk keluarga dari pejabat yang berkuasa. Namun, dari konteks ini dapat terjadi ‘pengemplangan demokrasi’ apabila ternyata, hampir semua kontestasi politik dimenangkan oleh dinasti keluarga tertentu yang dalam prosesnya diduga syarat politik uang, intimidasi, kecurangan sistematis dan sogokan,’’ papar Rudy.
Gaya politik inilah, katanya, yang membuat Banten kerdil secara politik. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan yang seharusnya berjalan secara demokratis dan berkualitas, justru mandek tak berdaya akibat tersumbat dinasti dari keluarga penguasa di Banten. Model inikah yang membuat Banten maju?
‘’Pertanyaan besar itu kini dialamatkan pada Pilkada 2011 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Rakyat Banten, yang kebanyakan tinggal di perkampungan dan daerah-daerah terbelakang setidaknya harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki nasibnya selama lima tahun mendatang,’’ ujarnya.
Karenanya, masih dalam siaran pers-nya, Rudy berharap, pilkada harus menjadi ajang meremajakan demokrasi Banten. Kaum yang ‘waras’ dan ingin memajukan Banten harus bersatu mengumpulkan segenap kekuatan, terutama untuk mengawal proses pilkada yang kerap ditunggangi kepentingan penguasa.
‘’Kita berharap, KPU Banten sebagai pelaksana pesta politik di Banten harus melakukan sosialisasi yang terus menerus tanpa ada diskriminasi terhadap daerah tertentu. Sosialisasi tidak mesti di daerah yang dianggap lumbung suara kandidat tertentu saja, sehingga daerah lain tak tahu menahu tentang pilkada,’’ katanya.
Sikap diskriminasi seperti ini tentu saja terjadi di beberapa daerah di Banten, terutama di daerah Tangsel beberapa waktu lalu. Daerah yang dianggap lumbung suara kandidat tertentu terus didatangi untuk sosialisasi, ,mulai dari tahapan pertama hingga kelancaran logistik pemilu.
Sedangkan, daerah yang dianggap lumbung suara lawan—justru kebalikannya, kering sosialisasi dan informasi seputar pilwalkot.
‘’Tentu saja, contoh diatas menjadi salah satu rangkaian dari dugaan praktik kotor yang ‘dapat saja’ dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Praktik itu harus dihindari sehingga pilkada yang menghabiskan uang rakyat, dapat berjalan secara demokratis dan adil. Tidak menghasilkan pemimpin yang curang dan memusuhi demokrasi demi kemajuan Banten,’’ jelasnya.
 |
| Peta dan Logo Provinsi Banten |
Agar pilkada berhasil membebaskan Banten dari hegemoni kekerdilan praktik politik yang dikuasai oleh penguasa saat ini, seluruh elemen masyarakat harus mengawal pilkada secara kritis. Pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Panwaslu, serta aparatur daerah, baik di tingkat propinisi, kabupaten dan kota, harus tetap memainkan perannya sesuai dengan tugas dan janjinya sebagai pengabdi masyarakat, bukan gubernur, bupati maupun walikota.
Netralitas birokrasi juga menjadi bagian penting dari upaya bersama meremajakan demokrasi Banten. Birokrasi harus disegarkan dari praktik mafia anggaran yang takut bila rezim berganti dari yang ada saat ini. Oleh karena itu, dalam pilkada ini kita dapat melihat, mana birokrat yang tulus bekerja untuk rakyat Banten dan mana birokrat yang bekerja demi atasan dan penguasa.
http://arsip.monitorindonesia.com/2011/06/20/dicari-gubernur-yang-tulus-bekerja-untuk-banten/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar